Research Institute for Governance

We Are Born to Lead

Pikiran Represif

leave a comment »

SEBUAH studi tentang beberapa rancangan undang-undang menyimpulkan tendensi otoriter hidup kembali. Ia menyusup melalui pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan kebebasan pers.

Studi itu dilakukan terhadap enam rancangan undang-undang (RUU). Yaitu RUU Pers, RUU KUHP, RUU Kerahasiaan Negara, RUU Pornografi, RUU Intelijen Negara, dan RUU Kebahasaan.

Hasil studi itu akan semakin kuat jika peneliti juga mengkaji RUU Pemilu yang sedang digarap DPR. Dalam RUU Pemilu itu ada larangan untuk mengumumkan hasil penghitungan cepat (quick count) pada hari pencoblosan. Melanggarnya merupakan tindak pidana pemilu.

Maka penyelenggara quick count yang mengumumkan hasilnya dengan cepat dan pers yang menyiarkannya pada hari pemilu bisa masuk penjara. Jika Pasal 247 RUU Pemilu itu disahkan, kelak penjara Indonesia akan bertambah penghuninya dengan para cendekiawan riset serta pemimpin redaksi media massa.

Pikiran ingin kembali ke zaman represif memang tampak dalam semua RUU itu. Sangatlah kuat nafsu untuk kembali ke zaman Orde Baru.

Contoh, dalam RUU Pers yang sekarang disimpan di laci Menteri Komunikasi dan Informatika, terdapat pasal yang akan mengembalikan posisi dan kekuasaan Departemen Penerangan.

Caranya ialah mengatur pers dengan lebih detail melalui peraturan pemerintah. Misalnya, ketentuan tata cara hak jawab dan hak koreksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 4).

RUU Pers itu bahkan eksplisit menyebutkan adanya ‘departemen yang bertanggung jawab di bidang media massa’ (Pasal 16 ayat 3). Bertanggung jawab itu bisa berarti mengatur, menegur, menghukum, dan akhirnya memberedel. Terbayanglah Departemen Penerangan terutama zaman Menteri Harmoko berkuasa.

RUU Kebahasaan juga mengandung pikiran represif. Di zaman global ini, media massa, baik cetak, elektronik, maupun media lain, wajib menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 17 ayat 1). Untuk memenuhi kepentingan tertentu, media massa dapat menggunakan bahasa asing setelah mendapat izin dari menteri (ayat 2).

Begitulah, negara rindu kembali berkuasa seperti di zaman keemasan Orde Baru. Pemerintah rindu mengatur dan menghambat kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan juga kebebasan pers. Kerinduan itu tersebar dalam berbagai pasal dalam semua RUU itu, baik yang dibuat pemerintah maupun yang merupakan inisiatif DPR.

Bahkan, dalam kasus quick count, pasal represif masuk RUU Pemilu setelah dibahas di DPR. RUU Pemilu yang diajukan pemerintah tidak mengatur hal itu. Di tangan DPR, lahirlah Pasal 247 yang menghambat kebebasan informasi. Bahkan, membuka peluang bagi timbulnya kecurangan pemilu.

Gairah untuk kembali ke alam pikiran represif dan otoriter itu jelas harus diwaspadai. Diwaspadai karena pikiran itu masuk diam-diam, menyusup melalui rancangan undang-undang.

Oleh karena itu, debat publik dan kontrol publik harus dikembangkan untuk mencegah habis-habisan jangan sampai pasal-pasal represif dan otoriter itu tetap nongol dalam undang-undang.

Orde Baru memang sudah tumbang. Tetapi, senyatanya pikiran represif masih hidup. Ia bersemayam bahkan pada elite hasil pemilu yang paling demokratis. Itulah kontradiksi yang bila tidak segera dibereskan, Indonesia baru tidak pernah terwujud.

Sumber: Editorial Media Indonesia Online, edisi 24-2-08 (www.media-indonesia.com)

Written by riveryogya

Februari 27, 2008 pada 2:49 pm

Ditulis dalam Vault River

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: