Research Institute for Governance

We Are Born to Lead

Menuju Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

leave a comment »

Oleh : Dedy Maradona. Asisten Spesialis Program IRE Yogyakarta, dan Peneliti RIVER Yogyakarta

Pelayanan publik merupakan nama lain bagi pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat, yang merupakan fungsi dasar pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public servant). Namun belum banyak daerah maupun aparat yang memiliki pola pikir seperti itu apalagi mengimplementasikannya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Daerah seperti Jembrana (Bali) dengan program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakatnya melalui pendidikan dan kesehatan gratis serta dana pengadaan dana talangan dan dana bergulir bagi sektor ekonomi, merupakan salah satu dari sedikit pemerintah daerah yang berani melakukan langkah nyata dalam mencitrakan dirinya sebagai pelayan masyarakat.

Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Gorontalo) yang mengusung kebijakan terobosan Tunjangan Operasional Kinerja Daerah (TOKD) yang diantaranya memberikan insentif bagi pegawai berdasarkan kinerja dan mengenakan denda bagi adanya pelanggaran. Kebijakan ini mampu memacu para aparatur daerah dalam meningkatkan performance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik juga dilakukan di Jawa Timur yang ditandai dengan lahirnya Perda tentang Pelayanan Publik pada tahun 2005 yang mendorong hadirnya Komisi Pelayanan Publik.

Meskipun berbeda konteks, ketiga daerah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan misi yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik serta keluar dari mainstream selama ini yang meletakkan pemerintah sebagai pihak yang harus dilayani, bukan yang melayani. Prakarsa seperti itulah yang harusnya semakin banyak lahir dari pemerintah- pemerintah daerah lainnya. Karena peningkatan pelayanan publik sendiri merupakan alasan dari hadirnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, khususnya pada pasal 7 ayat (2) disebutkan ada 26 urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah daerah, beberapa diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat desa, dan lain sebagainya. Lalu ditambah dengan urusan-urusan pilihan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Hal ini menandakan bahwa secara normatif, penyelenggaraan pelayanan publik minimal mencakup pada 26 bidang tersebut.

Dasar regulasi lainnya termuat dalam PP No.65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal. Disini pelayanan publik terutama pemenuhan hak dasar masyarakat yang mencakup sosial, ekonomi dan pemerintahan menjadi agenda utama pemerintah, sehingga perlu diciptakan sebuah instrumen/ standar yang bisa menjadi indikator pencapaian dan pemenuhan hak dasar tersebut oleh pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah sudah sejauh mana hal tersebut terealisasi? Sudahkan pemerintah daerah berperan optimal dalam public service delivery?

Kenyataan di daerah menunjukkan jika penyelenggaraan pelayanan publik pada umumnya memiliki beberapa kelemahan mendasar, yaitu; (i) rendahnya kualitas produk pelayanan publik; (ii) rendahnya kualitas penyelenggaraan layanan publik; (iii) ketiadaan akses bagi kelompok rentan, cacat, komunitas adat terpencil; (iv) ketiadaan mekanisme komplain; dan (v) ketiadaan ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan (Kertas Posisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik). Kelemahan-kelemahan tersebut jika dianalisa ternyata bermuara pada faktor rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh pemerintah daerah, rendahnya kapasitas tersebut dibahasakan menjadi kendala dalam hal prasarana, personil, dan pembiayaan, yang seringkali menjadi alasan klasik pemerintah daerah dalam merespon kritikan publik atas pelayanan yang masyarakat dapatkan.

Faktor rendahnya kapasitas tersebut terklasifikasi pada tiga arena kapasitas – sistem, kelembagaan/ organisasi, individu – yang memang secara nyata membutuhkan beberapa perubahan mendasar. Pada arena sistem, belum disahkannya UU tentang Pelayanan Publik, menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki orientasi dalam penyusunan peraturan daerah tentang pelayanan publik. Sampai saat ini baru ada 4 daerah yang berani berinisiatif untuk menyusun perda Pelayanan Publik yaitu: Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jembrana (Bali), Sragen (Jawa Tengah), Solok (Sumatera Barat). Sementara daerah-daerah yang lain lebih banyak menunggu. Tampaknya, alasan daerah untuk memiliki otonomi demi peningkatan pelayanan publik perlu dipertanyakan kembali. Karena di banyak daerah di tanah air, regulasi yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat masih sangat sedikit keberadaannya. Adanya peraturan daerah tentang pelayanan publik memanglah tidak serta merta menjadi penentu utama akan peningkatan performa pelayanan publik, namun paling tidak, daerah akan memiliki acuan yang jelas, terutama bagi aparatur dan masyarakatnya tentang jenis pelayanan, prosedur, waktu, dan biaya pelayanan.

Dalam kapasitas kelembagaan, ketidakjelasan peran dan kedudukan dalam fungsi pelayanan, menjadi wajah birokrasi kita di daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya overlapping dan kurangnya koordinasi antar organisasi pemerintahan di daerah. Unsur lainnya adalah paradigma ataupun nilai yang sampai saat ini melekat pada institusi pemerintah daerah, yang masih menempatkan masyarakat sebagai pelayan pemerintah, dan bukan sebaliknya, sebagai citizen yang harus dilayani dengan baik. Pada kapasitas individu, ditandai dengan rendahnya inisiatif dan motivasi aparatur untuk memberikan pelayanan yang optimal, karena masih beranggapan tidak ada bedanya apakah mereka memiliki kinerja yang baik maupun tidak, tetap saja mereka akan memperoleh gaji yang sama.

Terlepas dari itu semua, kritik atas buruknya kinerja pelayanan publik tidak bijak kiranya jika selalu dilontarkan kepada institusi pemerintah. Masyarakat sebenarnya juga punya andil dalam menghambat peningkatan pelayanan publik. Sebagai contoh, kebijakan “Raskin”, “Sumbangan Langsung Tunai”, “BOS”, “Pokmas pasca gempa di Jogja”, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang dikhususkan bagi kelompok marginal, miskin, lemah dan tertindas, hampir semuanya “dibajak” oleh kelompok masyarakat yang secara struktural lebih mapan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan kelompok-kelompok marginal sepertinya menjadi problem baru yang tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Menyikapi itu, pemerintah pun melakukan screening ketat bagi masyarakat calon penerima layanan publik (bantuan), dan tak jarang menyertakan prosedur administrasi yang rumit dan panjang. Tapi akibatnya, stigma birokrasi yang menyulitkan, tidak aksesibel, semakin lacur di mata masyarakat.

Melihat begitu kompleksnya permasalahan pelayanan publik di Indonesia, maka upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah menjadi pintu masuk bagi upaya mereformasi pelayanan publik, selain tentunya peningkatan kapasitas masyarakat akan kesadaran tentang pelayanan publik. Membentuk masyarakat yang sadar dan peka akan pelayanan publik juga merupakan agenda penting untuk mendorong partisipasi warga dalam proses pelayanan publik. Namun pada titik tertentu, harus diakui jika reformasi penyelenggaraan pelayanan publik haruslah dimulai dari institusi pemerintah, kelembagaan dan aparatur daerah, karena walau bagaimanapun juga performa pelayanan publik akan sangat bergantung pada kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Written by riveryogya

Februari 27, 2008 pada 10:34 am

Ditulis dalam Pelayanan Publik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: